Home / akademik / IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BENGKULU

IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BENGKULU

Masalah rawan pangan menjadi masalah yang sangat sens UUitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Agenda penting di dalam pembangunan ekonomi Provinsi Benngkulu yakni mampu mewujudkkan ketahanan pangan daerah, wilayah, rumah tangga serta individu yang berbasis kemandirian penyediaan pangan domestik. Menyadari pentingnya perwujudan ketahanan pangan dan gizi sebagai salah satu pilar ketahanan nasional dan wilayah, maka Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2006 para Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Propinsi seluruh Indonesia mencanangkan beberapa kesepakatan antara lain penyusunan rencana menuju Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015.

Penyusunannya melibatkan instansi lintas sektor dan kelompok kerja (pokja) ahli Dewan Ketahanan Pangan. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah di tingkat pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perguruan tinggi, petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa, serta masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional dan wilayah tahun 2015. Setiap wilayah memiliki ke mampuan berbeda dalam penyediaan pangan, termasuk dalam mendatangkan pangan dari luar daerah. Di daerah yang terisolir, kelangkaan ketersediaan pangan seringkali menjadi penyebab utama rendahnya akses rumah tangga terhadap pangan. Dengan kondisi pembangunan yang semakin baik dan terbukanya daerah yang terisolasi, kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan ditentukan oleh daya beli.

Kemiskinan menjadi faktor pembatas utama dalam mengakses pangan. Setiap rumah tangga memiliki kemampuan yang berbeda dalam mencukupi kebutuhan pangan dan kecukupan gizi.

Pemerintah Propinsi Bengkulu menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin agar rumah tangga dan individu memiliki akses terhadap pangan. Kebijakan umum yang di terapkan adalah stabilisasi harga pangan pokok agar mekanisme pasar dan distribusi yang ada dapat menyediakan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, serta memperkuat cadangan pangan lokal dan masyarakat. Upaya ini diiringi dengan pengentasan kemiskinan sehingga tujuan MDG serta kesepakatan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi yang dicanangkan tahun 2006 untuk menurunkan

Kelaparan dan kemiskinan 1 persen per tahun dapat dicapai. Besarnya volume beras yang didistribusikan dalam program Raskin cenderung menurun periode 2002-2007, namun dari segi realisasi penyaluran dan ketepatan sasaran terhadap Kepala Keluarga (KK) miskin telah terjadi peningkatan kinerja selama dua tahun terakhir. Secara volume, beras yang didistribusikan dalam program Raskin cukup besar, namun belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sesuai norma sebanyak 20 kg/bulan dan seluruh rumah tangga miskin. Sampai saat ini prosentase keluarga miskin yang dapat dijangkau sekitar 70-88 %.

About Anisatul Azizah

Lidah yang berani ludahi agama dapat dipastikan tidak mengenali Tuhannya.

Check Also

Leni Haryati John Latief Digadang Wakili Bengkulu di DPD RI

Bengkulu – Siapa yang tak kenal Hj Leni Haryati John Latief? Srikandi yang memimpin banyak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Powered by keepvid themefull earn money