Home / News / Politik / APAKAH PRESIDEN DI INDONESIA BISA MENJABAT DALAM 3 PERIODE ?

APAKAH PRESIDEN DI INDONESIA BISA MENJABAT DALAM 3 PERIODE ?

Bengkulu- Pemilihan umum presiden di indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024, lebih tepatnya 14 februari 2024. Namun Sudah banyak isu yang terdengar mengenai presiden akan menambah masa jabatan menjadi 3 periode, semakin media menggoreng tentang masalah itu semakin ramai di perbincangkan oleh semuai khalayak, tentunya ada yang menerima pasti pula ada yang menolak. Tetapi kali ini saya akan membahas secara netral tidak mendukung ataupun tidak menolak.

Jika kita melihat sesuai dengan pasal tentunya sudah dijelaskan bahwa seorang presiden hanya boleh memegang jabatan selama 2 periode atau dalam kurun waktu 10 tahun. Lebih tepatnya di jelaskan dalam pasal 7 UUD 1945: “presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Namun Apakah presiden di indonesia bisa menjabat di 3 periode ? Tentu saja bisa selama UUD 1945 bisa di-amandemen, amandemen diartikan sebagai perubahan. Akan tetapi bukanlah perkara mudah untuk memperbarui amandemen UUD 1945.

Inilah syarat yang harus dipenuhi agar rencana amandemen UUD 1945 bisa dipenuhi dengan pasal 37 UUD 1945 :

1. Usul perubahan diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR
Di dalam pasal 37 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa usulan pembaharuan terhadap pasal-pasal UUD 1945 harus diajukan oleh minimal satu per tiga dari seluruh anggota MPR. Anggota DPD.

2. Alasan terhadap perubahan pasal tersebut haruslah jelas
Selanjutnya, pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap usulan terhadap pasal dalam UUD harus disampaikan dengan jelas mana bagian yang hendak diubah beserta dengan alasannya. Alasannya pun harus valid dan dapat dibuktikan agar MPR dapat menerimanya.

3. sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR
Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa sidang untuk memutuskan apakah usulan perubahan pasal UUD 1945 harus dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota MPR, apabila anggota yang hadir kurang dari jumlah tersebut, maka sidang tidak dapat dilanjutkan.

4. keputusan perubahan harus disetujui minimal 50% + 1 anggota MPR
Berdasarkan ayat (4) pasal 37, keputusan apakah pasal UUD 1945 dapat diubah harus disetujui oleh minimal 50%+1 atau setengah dari jumlah anggota MPR dan di tambah satu orang dari anggota MPR dan ditambah satu orang dari anggota MPR pula, apabila kurang dari jumlah ini, maka perubaha terhadap pasal UUD 1945 tidak dapat dilakukan dan harus melalui prosedur kembali dari awal agar dapat mengubah pasal yang dikehandaki.

5. Pasal mengenai bentuk negara tidak dapat diubah dalam ayat terakhir mengenai perubahan pasal dalm UUD 1945, terdapat aturan bahwa khusus pasal mengenai bentuk negara kesatuan indonesia tidak dsapat diubah dengan alasan apapun. Hal ini sebagai bentuk trauma psikologis bangsa ini ketika masa penggunaan bentuk negara serikat. Saat itu terjadi banyak konflik sosial dan politik, baik yang berupa konflik antara rakyat di daerah atau tingkat nasional yang menunjukan bahwa negara ini tidak cocok dengan bentuk negara serikat.

Itulah syarat jika UUD 1945 jika ingin diamandemen, tentunya jika UUD 1945 di-amandemen mempunyai alasan yang tidak sembarangan dan bukan persoalan mudah, tentunya diharapkan agar masyarakat tau mengenai syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi dalam amandemen UUD 1945, sepertinya bukan menjadi hal yang tabu untuk dibahas.

Untuk itu baik atau buruknya suatu amandemen, Sebagai masyarakat terkhusus mahasiswa dan mahasiswi kita tidak hanya sekedar lulus kuliah dan sukses, namun kita juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. untuk itu jangan takut untuk berpendapat karena freedom of speech atau kebebasan berpendapat di indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang jelas menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. ( MDF12)

 

 

About Agatha Anindia

Check Also

Pleno Tuntas Ini Daftar 45 Anggota DPRD Prov Bengkulu Terpilih

Benfkulu- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu telah selesai melaksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Powered by keepvid themefull earn money