Home / Lifestyle / Community / AJPP Desak Perpanjang Waktu Kampanye Media

AJPP Desak Perpanjang Waktu Kampanye Media

Partai politik peserta pemilu 2019 bersama jurnalis bersepakat meminta penambahan waktu kampanye media dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Bawaslu Provinsi Bengkulu 22 hingg 24 November lalu (foto; Masbay)

Bengkulu: Aliansi Jurnalis Pemantau Pemilihan Umum (AJPP) mendesak lembaga pelankasan pemilu untuk memperpanjang waktu kampanye Pilpres dan Pemilu Kegislatif 2019. Sebab waktu yang disediakan untuk kampanye media hanya 21 hari menjelang hari tenang tidak akan maksimal digunakan paga peserta pemilu untuk melaksanakan sosialisasi
lewat media.

Ketua AJPP Provinsi Bengkulu Hidi Christopher mengatakan, desakat tersebut sudah disampaikan dalam forum sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Provinsi Bengkulu bersama awak media dan pewakilan partai Politik beberapa waktu lalu.

“Kita masukkan dalam kesimpulan berupa rekomendasi Rencana Tindak Lanjut, Bersama perwakilan Parpol kita sudah sepakati itu,” tegas Christopher di Bengkulu Rabu 28 November 2018.

Usulan AJPP ini merupakan desakan berdasarkan target yang dipatok untuk meningkatkan patisipasi pemilih dalam Pileg Pilpres 2019 yang mematok angka diatas 70 persen pemilih. Jika waktu yang ditentukan hanya 21 hari, AJPP sangat yakin, tidak akan tercapai.

“Pesta Demokrasi ini berlum terasa gaungnya, cuma di media sosial saja yang mulai ribut-ribut, itupun hanya untuk pilpres,” lanjut Christopher.

Sementara itu, ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu Ratimnuh keterbatasan waktu itu memang diatur dalam regulasi. Jika ingin menambah waktu kampaye media, regulasinya memang harus dirubah.

Peraturan KPI nomor 2 tahun 2012 tentang standarisasi pedoman siaran khususnya pasal 71 memang mewajibkan lembaga penyiaran untuk melakukan peliputan berita pemilu dan pemilukada. Juga mengatur tentang pelarangan keberpihakan atau bersikap adil, dan dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilu.

“Ini aturan, kita harus taati,” tegas Ratimnuh.

KPI bersama Dewan Pers masuk dalam gugus tugas pengawasan pemilu akan bersikap tegas jika ada program yang ditayangkan melalui media massa jika disponsori oleh peserta pemilu. Tetapi hingga saat ini belum ada sanksi keras yang diberikan KPI terutama KPID Bengkulu kepada lembaga penyiaran yang sangat jelas disponsori oleh kontestan.
(MB)

About didi yong

Check Also

Pleno Tuntas Ini Daftar 45 Anggota DPRD Prov Bengkulu Terpilih

Benfkulu-¬†Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu telah selesai melaksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Powered by keepvid themefull earn money